Home > Info Kerja > Percaloan CPNS

Percaloan CPNS

January 28, 2010 Leave a comment Go to comments

Berpotensi Kongkalikong, Banyak Kerabat Pejabat Diterima


SELEKSI calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009 dengan sistem perekrutan mandiri juga rentan terjadi percaloan. Di Kabupaten Rembang misalnya, perekrutan yang mengandeng Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFE-UI) membuat heboh.

Sejak awal pengumuman, warga kaget dengan 625 formasi yang disediakan pada penerimaan CPNS. Formasi itu menjangkau lulusan Diploma III hingga pascasarjana.

Tercatat tak kurang 18.000 orang mengirimkan lamaran ke panitia seleksi CPNS c/q Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang. Setelah melalui verifikasi, sebanyak 15.000-an pendaftar yang memenuhi kriteria.

Seperti sudah diduga sebelumnya, banyaknya formasi dan peminat CPNS itu menjadi incaran segelintir orang untuk ’’bisnis’’. Jauh-jauh hari sebelum tes tertulis, beredar kabar mengenai orang-orang dari partai dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu yang bisa menjamin peserta bisa langsung lolos.

Syaratnya, peserta harus menyediakan uang dengan kisaran Rp 70 juta hingga Rp 100 juta. Awalnya isu itu ditanggapi sepi oleh warga Rembang. Namun setelah pengumuman seleksi CPNS, warga mulai mencium bau tidak sedap. Di warung kopi hingga kantor-kantor, komersialisasi CPNS menjadi gunjingan yang hangat hingga kini.

Menurut data dari Komunitas Rakyat Rembang (Korrem), tujuh peserta lolos tes merupakan kerabat dekat pejabat hingga kepala dinas. Selain itu, lolos tes tujuh pasangan suami-istri yang merupakan anak dan menantu kepala dinas hingga pejabat penting Rembang. Korrem juga menyebutkan tiga orang peserta lolos berasal dari keluarga seorang anggota DPRD.

Meski data peserta yang diterima dalam seleksi CPNS itu terkesan janggal, tidak ada barang bukti fisik yang bisa menunjukkan adanya kasus suap itu.
’’Kasus dugaan suap seleksi CPNS 2009 saya analogikan seperti kentut. Bau busuknya dirasakan semua orang. Namun bukti fisik akan adanya suap itu sangat sulit dicari,’’ kata Bambang Wahyu Widodo, anggota Korrem yang menemukan beberapa peserta seleksi CPNS membayar untuk bisa diterima.
Edi Winarno, kepala Kantor Pusat Data Elektronik (PDE) Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang, yang disebut-sebut dua anaknya sekaligus dua menantunya diterima dalam seleksi CPNS membantah keras.

Dia mengatakan anaknya lolos seleksi CPNS 2009 karena benar-benar mempersiapkan diri jauh-jauh hari. ’’Dari nama itu, saya hanya mengenal Royani Fatimah, putri saya. Sedangkan nama Supandra, Mohamad Setiarta, Nurul Aziszah saya tidak kenal,’’ katanya baru-baru ini.
Penelusuran

Menurut Ketua Komisi A DPRD Rembang Gatot Paeran temuan yang diutarakan oleh Korrem belum cukup untuk mengungkap dugaan komersialisasi seleksi CPNS. Komisi A, katanya, juga telah memanggil Panitia Seleksi CPNS hingga Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengklarifikasi.

Beberapa anggota DPRD yang tidak puas berusaha mengajukan hak interpelasi. Tercatat hanya ada 11 orang anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi itu.

Bupati Rembang H Moch Salim menyatakan dengan tegas tidak ada suap dalam seleksi CPNS itu. Bahkan dia menyatakan siap dipenjara apabila ada bukti yang menyatakan terlibat dalam seleksi CPNS itu. ’’Pelaksanaan CPNS tahun ini sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan. Tidak ada sama sekali suap,’’ katanya.

Seleksi CPNS di Kabupaten Pekalongan juga kental aroma KKN, pengkavelingan, titip-titipan, dan percaloan dengan kompensasi uang puluhan juta rupiah per orang. Diduga praktik itu melibatkan sejumlah pejabat tinggi daerah dan anggota DPRD.

Rumor tentang penyelenggaraan seleksi CPNS 2009 yang tidak transparan itu berkembang di masyarakat. Berkali-kali aspirasi masyarakat muncul di rubrik ’’Kepriben’’ Suara Merdeka.

Mereka mempertanyakan hasil seleksi CPNS dan mengindikasikan adanya jual beli satu formasi senilai Rp 65 juta. Mustofa Amin, Koordinator LSM Forum Masyarakat Pekalongan Bersatu (FMPB) mengatakan, dugaan KKN terindikasi dari sejumlah anak atau kerabat pejabat yang diterima. Sejumlah pihak yang dinilai berjasa pada petinggi daerah juga lolos seleksi.

Modusnya, kata dia, perantara menawarkan pada warga yang ingin diangkat CPNS kompensasi uang puluhan juta bahkan seratus juta rupiah lebih.
Perantara diduga beraksi atas perintah “orang dalam” yang berada dalam jaringan. Hasil seleksi yang dinilai murni diperkirakan hanya 25 persen.

Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan juga menyinyalir ada korban calo. Menurut Ketua Komisi A Riswadi, munculnya tuduhan sarat dengan KKN karena ada warga yang merasa tertipu calo setelah sebelumnya dijanjikan diterima dengan membayar sejumlah uang. Namun, menurutnya, calo CPNS adalah oknum, bukan pemerintah.

Menyusul aksi yang mempertanyakan hasil seleksi CPNS, Komisi A kemudian melakukan kunker ke Universitas Indonesia (UI) untuk mengklarifikasi soal penyelenggaraan. UI adalah universitas yang ditunjuk Pemkab Pekalongan dalam pembuatan soal dan pengoreksian lembar jawab serta perankingan hasil ujian.

Komisi A mendapatkan penjelasan dan ditunjukkan tentang mekanisme pembuatan soal, skoring, dan pengiriman hasil skoring. “UI membuat skor semua peserta seleksi CPNS. Namun yang dikirimkan ke panitia di tingkat kabupaten adalah skor tertinggi masing-masing formasi,” ujar Riswadi.

Dia mengatakan, skor yang dibuat UI dengan yang dikirimkan pada panitia sama. “Kami juga dapat kopian CD skor itu pada saat ada demo LSM yang mempertanyakan hasil seleksi CPNS. Ya, sama dengan skor yang ada di UI,” kata dia.

Pemkab Pekalongan menolak mengumumkan ranking hasil seleksi CPNS tahun 2009 sebagaimana tuntutan koalisi LSM pada Senin (4/1). Bupati Pekalongan Dra Hj Siti Qomariyah MA mengatakan, pemkab tidak bisa mengumumkan ranking hasil seleksi karena kabupaten/kota lainnya juga tidak mengumumkan. “Kami meminta pihak ke tiga, dalam hal ini UI sebagai penyusun soal dan pengoreksi,” tutur bupati.

Seperti diketahui, seleksi CPNS 2009 dilakukan pemkab secara mandiri. Ada 13 kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan seleksi CPNS mandiri.

Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan, sistem penerimaan CPNS yang kerap berubah memungkinkan seorang pejabat “bermain” dalam seleksi. Dia mencontohkan perekrutan CPNS mandiri.

Sistem itu berpotensi besar terjadi kongkalikong. Penyelenggaraan itu sepenuhnya menjadi otonomi daerah dengan kontrol kuat kepala daerah.
’’Perekrutan model ini rentan terjadinya kolusi. Untuk yang satu ini saya setuju dengan Gubernur yang meminta perekrutan dipusatkan di provinsi saja,” terangnya.

Dengan pemusatan, kata dia, akan makin kecil peluang terjadinya praktik percaloan. Ia mencontohkan pelaksanaan tes CPNS 2007-2008 lalu yang terbukti bersih dan transparan. Itu terjadi karena banyaknya pengawasan yang dilakukan masyarakat secara langsung.

Saat menjadi tim pengawas, dia bersama masyarakat lainnya mengawasi sejak awal. Mulai dari proses pembuatan lembar soal, pendistribusian, hingga koreksi jawaban, dan pengumuman. “Saat itu banyak anak pejabat tinggi yang tidak diterima menjadi PNS. Justru anak orang tak mampu yang memang pandai, diterima,” katanya.

Oleh karena itu menjadi harapan pada aparat hukum untuk bertindak dalam menyelesaikan kasus ini. Bila ada hasilnya, setidaknya bisa menjadi syok terapi supaya kasus percaloan tidak ada lagi demi keadilan. Mungkinkah? (Saifull Annas, Mulyanto Ari Wibowo, S Kholidah, Saptono JS, Dicky P-60)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: